ROTE NDAO - Menteri Dalam Negeri, membuka rapat melalu zoom setiap daerah dengan menyampaikan arahan terkait progres pelaksanaan Inpres harga sembako dapat terpantau dengan baik dan benar oleh setiap tim satgas yang sudah di pilih untuk memantau setiap daerah tersebut.
"Meskipun pemerintah pusat telah mengambil berbagai langkah untuk mengendalikan inflasi dan membangun ketahanan ekonomi, dukungan penuh dari kepala daerah menjadi krusial, terutama dalam pelaksanaan program strategis nasional di tingkat desa dan kelurahan," ungkap Mendagri Tito Karnavian yang di wakili oleh Sekjen Mendagri secara virtual di Aula Pemda Rote Ndao, Desa Lekunik Kecamatan Lobalain, Selasa (29/7).
Pada rapat koordinasi (Rakor) secara virtual tersebut dipimpin oleh sekjen Menteri Dalam Negeri, Tomi Tohir terkait Inflasi pemantauan harga sembako tiap daerah.
"Satgas provinsi dan kabupaten/kota diberi mandat untuk mengkoordinasikan kebijakan, memetakan potensi desa/kelurahan, mendampingi pembentukan satgas untuk pantau lebih rapih dan tertib serta mengatasi hambatan-hambatan yang muncul di lapangan. Mereka wajib memberikan laporan berkala kepada Satgas Nasional," ujar Sekjen Mendagri.
Lebih lanjut dikatakan Sekjen Mendagri, Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi merupakan forum rutin yang mengoordinasikan langkah-langkah pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menjaga stabilitas harga barang dan jasa.
Forum ini melibatkan berbagai kementerian dan badan nasional, serta seluruh kepala daerah di Indonesia. Fokus utama diskusi mencakup analisis harga kebutuhan pokok, hambatan distribusi, dan strategi untuk menjaga stabilitas pasokan, terutama menjelang akhir tahun.
Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Tomi Tahir menekankan, pentingnya perhatian seluruh kepala daerah terhadap pengendalian inflasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Dulu, tidak banyak kepala daerah yang memahami persoalan inflasi, tapi sekarang mereka sudah dilibatkan langsung dan mengerti,” ujarnya.
Sekjen juga mengingatkan kepala daerah untuk memastikan ketersediaan bahan pokok, demi mencegah aksi borongan sembako yang dapat mengganggu pasokan di pasar.
Kemendagri turut mendorong kebijakan inflasi berbasis kondisi lokal di setiap daerah, seperti penguatan sektor pertanian, peningkatan distribusi pangan, dan pengawasan harga di pasar tradisional.
Selain itu, Sekjen berharap agar pemahaman terkait inflasi juga dimiliki oleh setiap calon kepala daerah yang turut berperan penting dalam setiap perencanaan ini, agar mereka siap berperan dalam menjaga kestabilan harga di daerah masing-masing. @L3N4/Red